Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi terendah pada kuartal III terjadi di Maluku dan Papua yaitu hanya 3,98 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,06 persen. Sejalan dengan kondisi tersebut, tingkat pengangguran di Maluku tercatat sebagai yang tertinggi.
Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, pengangguran di Maluku mencapai 9,29 persen. Tingkat pengangguran di Maluku tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia, di atas Jawa Barat yang sebesar 8,22 persen dan Banten 9,28 persen. “Tingkat pengangguran tertinggi di Maluku sebesar 9,29 persen, sedangkan yang terendah di Bali 1,48persen,” kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (6/11).
Secara rinci, total angkatan kerja di Maluku tercatat sebesar 707,8 ribu orang per Agustus 2017, turun 4,76 persen dibandingkan Agustus 2016. Sementara itu, jumlah penduduk pekerja sebanyak 642,7 orang, berkurang 7,05 persen dibandingkan Agustus 2016.
Di sisi lain, jumlah penganggur tercatat sebanyak 65,7 ribu orang, naik 25,54 persen dibandingkan keadaan Agustus 2016. Alhasil, tingkat pengangguran naik dari 7,05 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,29 persen pada Agustus 2017.
Deputi Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah menduga, tingkat pengangguran yang tinggi di Maluku terjadi karena penurunan industri di sektor perikanan. Sebab, perikanan merupakan salah satu sektor industri utama di wilayah tersebut.
Namun, ia menilai perlu ada kajian lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Sebab, secara nasional, pertumbuhan sektor perikanan justru meningkat dari 5,64 persen di kuartal III 2016 menjadi 6,75 persen di kuartal III 2017. “Perlu dicek ada tidaknya aktivitas industri perikanan disana yang terganggu? Banyak tenaga kerja yang di sana tenaga kerja terampil di sektor perikanan. Jadi ada indikasi ke sana,” kata Sairi.
Secara nasional, jumlah pengangguran per Agustus 2017 tercatat naik 10 ribu dari posisi Agustus 2016 yang sebesar 7,03 juta orang. Penurunan tenaga kerja tercatat banyak terjadi di sektor pertanian dan pertambangan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,06 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal III 2016 yang sebesar 5,02 persen. Namun, di bawah prediksi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yang masing-masing sebesar 5,17 persen dan 5,2 persen.
Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulawesi sebesar 6,69 persen dan Jawa 5,51persen. Lalu, Bali dan Nusa Tenggara 5,24 persen, Kalimantan 4,67 persen, dan Sumatera 4,43%. Sedangkan Maluku dan Papua paling bontot yaitu 3,94 persen.
Menanggapi rendahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi, Suhariyanto mengatakan, provinsi yang bergantung pada industri pertambangan memang cenderung fluktuatif dalam soal pertumbuhan ekonomi. “Biasanya dari waktu ke waktu sangat berfluktuasi, seperti Kalimantan Timur (Kaltim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua. Begitu juga dengan Maluku walaupun share ke pertumbuhan ekonominya tidak terlalu besar,” ucapnya. (KDC)
